Page 3 - Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono - Emagz Solopos | Media Informasi dan Inspirasi

3
SABTU KLIWON - MINGGU LEGI
10-11 DESEMBER 2022

Honorer K2 Tetap Minta Diangkat Jadi PNS

TAUFIQ SIDIK PRAKOSO I Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bertahan dan menuntut pemerintah honorer menjadi PNS bertentangan dengan Jadi, semestinya amar putusan pada
Yogyakarta ke Pengadilan Tata Usaha melaksanakan putusan hukum itu. Undang-undang tentang Aparatur Sipil 2016 itu sudah dilaksanakan,” kata Ari
KLATEN—Para tenaga Negara (PTUN) Yogyakarta. Gugatan Lainnya ada yang telah meninggal Negara dan Peraturan Pemerintah tentang saat berbincang dengan Espos, Kamis
honorer kategori ke-2 atau diajukan lantaran berkas nota usulan dunia, ada yang lulus seleksi menjadi Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (8/12/2022).
K2 di Kabupaten Klaten yang penetapan nomor induk pegawai (NIP) pegawai pemerintah dengan perjanjian Sebagai solusi yang ditawarkan kepada Dia juga mempertanyakan surat Bupati
lolos seleksi calon pegawai mereka tak dapat diproses. kerja (PPPK), serta kondisi lain. para tenaga honorer K2 di Kabupaten Klaten baru dijawab pada tahun ini.
PTUN Yogyakarta memenangkan Pada November 2022, Kementerian Klaten itu, pemerintah memberikan Artinya, surat balasan disampaikan tiga
negeri sipil pada 2013 dan gugatan tenaga honorer K2 di Kabupaten Pendayagunaan Aparatur Negara dan kesempatan kepada tenaga non-ASN tahun setelah Bupati Klaten mengirimkan
hingga kini masih bertahan Klaten itu. BKN mengajukan banding Reformasi Birokrasi membalas surat dari tenaga honorer K2 maupun tenaga surat kepada Menteri Pendayagunaan
menunggu pengangkatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bupati Klaten yang dikirimkan pada honorer non-K2 untuk mengikuti seleksi Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
menuntut agar selekasnya (PTTUN) Surabaya. Putusan PTTUN 2019 lalu. pegawai pemerintah dengan perjanjian pada 2019.
diangkat menjadi PNS. Surabaya menguatkan putusan PTUN Isi surat Bupati Klaten itu adalah kerja dalam pengisian jabatan fungsional ”Kenapa tidak dijawab waktu itu atau
Yogyakarta dan mewajibkan BKN meneruskan aspirasi para tenaga honorer sesuai kebutuhan organisasi. setidaknya setahun setelahnya? Kenapa
Yogyakarta memproses nota usulan K2 di Kabupaten Klaten yang meminta Salah seorang guru honorer K2 di baru tiga tahun kemudian dijawab?”
Tuntutan tersebut sesuai keputusan pengangkatan mereka sebagai PNS selekasnya diangkap menjadi PNS karena Kabupaten Klaten, Ari Kurniawan, kata dia.
hukum berkekuatan hukum tetap atau sesuai ketentuan perundang-undangan mereka lulus seleksi CPNS pada 2013. menjelaskan dia dan tenaga honorer K2 Ihwal solusi yang ditawarkan berupa
inkrah atas gugatan yang mereka yang berlaku. Inti surat Kementerian Pendayagunaan lainnya masih meragukan keabsahan surat kesempatan bagi tenaga honorer K2
menangkan. Sebanyak 296 orang BKN kemudian mengajukan kasasi ke Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut. Ia mempertanyakan substansi untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai
tenaga honorer K2 di Kabupaten Klaten Mahkamah Agung (MA). Permohonan itu menjelaskan pengangkatan tenaga surat itu yang rancu. pemerintah dengan perjanjian kerja,
yang dinyatakan lulus seleksi CPNS kasasi dari Kepala Kantor Regional I BKN honorer menjadi PNS tidak bisa dilakukan ”Surat dari kementerian itu meragukan Ari mengatakan lowongan pegawai
pada 2013 hingga kini belum diangkat Yogyakarta tidak dapat diterima oleh lantaran peraturan pemerintah yang dan kami menganggap rancu. Kenapa pemerintah dengan perjanjian kerja
menjadi PNS. MA. Putusan MA itu keluar pada 2017. menjadi dasar pengangkatan tenaga menggunakan aturan dasar keputusan yang selama ini dibuka belum bisa
Pada 2016, para honorer K2 itu Dari 296 tenaga honorer K2 tersebut honorer menjadi PNS sudah tidak berlaku yang dipakai pada 2017? Sedangkan mengakomodasi seluruh tenaga honorer
menggugat Kepala Kantor Regional saat ini tinggal kurang lebih 100 orang dan mekanisme pengangkatan tenaga kami menang di PTUN itu pada 2016. K2 yang memenangi gugatan.

Raperda KTR 1.715 Rumah Tak Layak Huni Dipugar

Menetapkan TAUFIQ SIDIK PRAKOSO

Kawasan bantuan sosial rehabiltasi 1.715 rumah tak layak
KLATEN–Pemerintah Kabupaten Klaten menyalurkan

Tanpa Rokok huni (RTLH). Bantuan tersebut bersumber APBD
Perubahan Kabupaten Klaten 2022. Penyaluran
bantuan secara simbolis bertempat di Gedung
Sunan Pandanaran, Kamis (8/12/2022).
Acara itu dihadiri Bupati Klaten Sri Mulyani,
Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, serta jajaran
forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten
Klaten. Pada acara tersebut juga hadir wakil
pemerintah kecamatan, wakil pemerintah desa,
serta warga penerima bantuan sosial rehabilitasi
RTLH.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Klaten, Pramana Agus
Istimewa/Diskominfo Kabupaten Klaten
Wijanakara, mengatakan berdasarkan pendataan Bupati Klaten Sri Mulyani bersama Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya berfoto
hingga akhir 2021, jumlah RTLH di Kabupaten
Espos/Ni’matul Faizah Klaten sebanyak 18.011 unit. bersama sebagian warga penerima bantuan pemugaran rumah tak layak huni di
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Puji Papan atau rumah layak huni menjadi salah Gedung Sunan Pandanaran pada Kamis (8/12/2022).
Astuti, saat diwawancara Espos di kantornya, Jumat satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di
(9/12/2022). Ia menjelaskan tentang rancangan peraturan
daerah yang mengatur kawasan tanpa rokok dan sanksi suatu daerah. Rumah layak huni adalah kebutuhan RUMAH TIDAK LAYAK hUNI
bagi pelanggarnya. paling mendasar. Menjadi kewajiban pemerintah
andil dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.
Penanganan RTLH di Kabupaten Klaten selama Rumah tidak layak huni
atau RTLH adalah rumah
NI’MATUL FAIZAH ini dilakukan secara simultan dan bersama-sama yang tidak memenuhi
oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, persyaratan keselamatan
BOYOLALI—Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama pemerintah kabupaten, dan pihak-pihak lain bangunan, kecukupan
DPRD Kabupaten Boyolali sedang menggodok Rancangan yang memiliki kepedulian pada pemenuhan minimum luas bangunan,
Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Raperda kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. dan kesehatan penghuni
(Peraturan Menteri
KTR). Raperda itu mendefi nisikan tempat-tempat yang Pramana menjelaskan Pemerintah Kabupaten Pekerjaan Umum dan
dilarang untuk merokok, dilarang mengiklankan rokok, Klaten mengalokasikan anggaran bantuan sosial Perumahan Rakyat
dan dilarang memperjualbelikan rokok. rehabilitasi RTLH dengan sasaran 35 unit rumah Nomor 07/PRT/M/2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Puji Astuti, pada APBD Kabupaten Klaten 2022 di lokasi tentang Bantuan
menjelaskan setidaknya ada tiga tempat yang akan didefi nisikan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Stimulan Perumahan
Swadaya).
sebagai tempat dilarang merokok, yaitu fasilitas kesehatan, (TMMD) dan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar
tempat belajar anak, dan tempat bermain anak. (KBMKB).
”Tempat-tempat yang lain akan ditetapkan dalam peraturan Pada APBD Perubahan Kabupaten Klaten 2022,
bupati. Nah, di sana akan kami atur lebih rigid mana pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran
saja,” ujar Puji saat dijumpai Espos di kantornya, Jumat rehabilitasi RTLH untuk 552 unit rumah yang
(9/12/2022). Ada sanksi untuk pelanggar KTR, misalnya tersebar di desa dengan tingkat kemiskinan
merokok, mengiklankan rokok, dan memperjualbelikan ekstrem. Nilai bantuan rehabiltasi RTLH yang Derajat kelayakan rumah tempat RTLH juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek
rokok di kawasan tanpa rokok. diberikan adalah Rp12 juta per unit. tinggal dapat diukur dari dua aspek: fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk
menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal
Sanksi awal berupa teguran pertama secara lisan. Jika ”Pemerintah Kabupaten Klaten secara bertahap 1. Kualitas fisik rumah yang baik harus dipenuhi syarat fisik aman sebagai
melakukan pelanggaran lagi, ada sanksi denda administratif terus mencurahkan perhatian terhadap upaya Kualitas fisik rumah tempat tempat berlindung dan secara mental memenuhi
tinggal diukur dengan tiga
yang diatur dalam peraturan bupati. Penerapan sanksi ini memugar RTLH. Kegiatan ini sebagai upaya variabel, yaitu jenis atap rasa kenyamanan.
misalnya di dalam rumah sakit yang merupakan kawasan mendukung pengentasan kemiskinan di desa- terluas, jenis dinding RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik
yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar
tidak boleh merokok. desa tersebut,” kata Pramana terluas, dan jenis lantai sebagaimana tercantum dalam Undang-undang
Ketika ada karyawan yang ketahuan merokok akan Selain bersumber dari APBD Kabupaten Klaten, terluas; Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
ditegur. Atasannya juga mendapat teguran. Sanksi bukan bantuan sosial rehabilitasi RTLH juga bersumber 2. Kualitas fasilitas Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
hanya kepada yang merokok di KTR, tapi atasan juga dari anggaran lainnya, seperti dari Badan Amil rumah Perumahan dan Kawasan Permukiman.
kena sanksi karena dia bertanggung jawab atas perilaku Zakat Nasional (Baznas), bantuan Pemerintah Kualitas fasilitas rumah Biasanya RTLH memiliki konstruksi bangunan tidak
bawahannya. Provinsi Jawa Tengah, dan bantuan pemerintah diukur dengan tiga variabel, andal, luasnya tidak sesuai standar hunian per
yaitu luas lantai per kapita,
Raperda KTR itu ketika sudah disahkan menjadi peraturan pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sumber penerangan, dan orang, serta tidak menyehatkan dan/atau
daerah (perda) di Kabupaten Boyolali bukan untuk mengatur dan Perumahan Rakyat. ketersediaan fasilitas membahayakan bagi penghuninya. Kelayakan
tempat tinggal biasanya diukur dari dua aspek, yaitu
petani tembakau. Substansi regulasi ini adalah mengatur ”Jumlah RTLH yang direhabiltasi [tahun ini] tempat membuang air kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah.
tempat merokok. Sempat mengemuka kekhawatiran dari mencapai 1.715 unit,” kata dia. Bupati Klaten, besar (WC). RTLH biasanya tidak memenuhi dua aspek tersebut.
kalangan petani tembakau, bahwa perda tersebut akan Sri Mulyani, mengatakan bantuan rehabilitasi Sumber: berbagai sumber yang diolah. (pra )
mengatur mereka. RTLH yang didanai Pemerintah Kabupaten Klaten Grafi s: Whisnupaksa
Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali telah mengadakan bersama bantuan pihak-pihak lain pada 2022
audiensi dengan petani tembakau. Audiensi dua sesi itu difokuskan pada RTLH di 25 desa yang masuk
untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Para petani kategori miskin ekstrem.
tembakau, menurut Puji, akhirnya memahami
maksud dan substansi Raperda KTR. %(1&$1$
”Kabupaten Boyolali termasuk penghasil
tembakau yang cukup besar. Kami jelaskan *(03$ %80,
kepada petani tembakau bahwa aturan &,$1-85 -$:$ %$5$7
KTR tidak mengatur petani tembakau,”
ujar Puji. Perda KTR dapat membuat
orang semakin bijaksana saat merokok.
Perda KTR diharapkan dapat mencegah .XDOLÀNDVL 3HQGLGLNDQ PLQLPDO ' ,OPX .RPSXWHU 0DWHPDWLND ,QIRUPDWLND
3HQGLGLNDQ PLQLPDO 6 (OHNWURQLND 0DQDMHPHQ ,QIRUPDWLND 6WDWLVWLND
bertambahnya perokok muda. 8VLD PDNVLPDO WDKXQ %HUSHQJDODPDQ PLQLPDO WK VHEDJDL 6WDII 3URJUDPPHU OHELK GLXWDPDNDQ
Ketika KTR telah diterapkan maka warga 0HPSXQ\DL 6,0 & DWDX 6,0 $ )XOOVWDFN 3+3 /DUDYHO 9XH-6
0HPDKDPL FRQWHQW PDUNHWLQJ GDQ 0DPSX PHPEXDW UHVWIXOO $3,
tidak dapat merokok sembarangan. Di GLJLWDO PDUNHWLQJ 0HPDKDPL :RUG3UHVV &XVWRP 7KHPH GDQ 3OXJLQ
0DPSX PHQ\XVXQ NRQVHS PHGLD 0HQJXDVDL *LW
tempat bermain anak atau sekolahan FDPSDLJQ FRQWHQW PDUNHWLQJ GLJLWDO 0DPSX PHPEXDW 8QLW 7HVW
tidak boleh merokok, tidak boleh menjual PDUNHWLQJ 0HPDKDPL 'HYHORSPHQW 'RFNHU &, &' )RWR 'RQDVL 3HGXOL *HPSD &LDQMXU GDUL
'DSDW PHQJJXQDNDQ 7UHOOR 6ODFN GDQ WRRO NRODERUDVL ODLQQ\D
6DQJJXS EHNHUMD GHQJDQ WDUJHW 6HUWDNDQ SRUWIROLR SURMHFW \DQJ SHUQDK GLEXDW DWDX OLQN JLWKXE
rokok, tidak boleh mengiklankan rokok. 0HPLOLNL NHPDPSXDQ NRPXQLNDVL 603 1 685$.$57$
GDQ QHJRVLDVL \DQJ EDLN
”Anak-anak tidak akan melihat orang 0DPSX EHNHUMD VHFDUD WLP +DQ\D \DQJ PHPHQXKL V\DUDW \DQJ
merokok di tempat bermain atau di sekolah,” DNDQ GLSURVHV $MXNDQ EHUNDV
ODPDUDQ $QGD SDOLQJ ODPEDW WDQJJDO
kata dia. Orang tua harus merokok secara 'HVHPEHU
bijaksana di rumah. Ia mengimbau orang $MXNDQ EHUNDV ODPDUDQ $QGD SDOLQJ ODPEDW WDQJJDO
tua tidak menyuruh anak membeli rokok. 'HVHPEHU NH %DJLDQ 6'0 37 $NVDUD 6RORSRV
Menyuruh membeli rokok sama dengan -O $GLVXFLSWR 6ROR DWDX
HPDLO UHFUXLWPHQW#VRORSRV FRP
mengiklankan rokok.